SOP

SOP DPRD Kota Bekasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif berjalan dengan tertib, efektif, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa SOP utama yang diterapkan di DPRD Kota Bekasi:

1. Penerimaan dan Pengolahan Aspirasi Masyarakat

  • Tujuan: Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dalam pembuatan kebijakan daerah.
  • Prosedur:
    1. Aspirasi diterima melalui surat, audiensi, atau media komunikasi yang disediakan.
    2. Sekretariat DPRD mendokumentasikan dan mengklasifikasikan aspirasi.
    3. Aspirasi dibahas dalam rapat komisi terkait untuk evaluasi dan tindak lanjut.

2. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah (Perda)

  • Tujuan: Menyusun Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
  • Prosedur:
    1. Raperda diajukan oleh eksekutif atau inisiatif DPRD.
    2. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi dan panitia khusus.
    3. Hasil pembahasan dibawa ke Sidang Paripurna untuk pengesahan.

3. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

  • Tujuan: Mengawasi penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan perencanaan dan peraturan.
  • Prosedur:
    1. Komisi terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.
    2. Hasil pengawasan dilaporkan dalam rapat komisi dan rekomendasi disampaikan kepada eksekutif.
    3. Tindak lanjut hasil pengawasan dibahas dalam rapat DPRD.

4. Pengelolaan Sidang Paripurna

  • Tujuan: Menyelenggarakan Sidang Paripurna secara tertib dan sesuai dengan aturan.
  • Prosedur:
    1. Agenda Sidang Paripurna disusun dan diumumkan oleh sekretariat.
    2. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD atau pimpinan lain yang ditunjuk.
    3. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau voting.

5. Pelayanan Informasi Publik

  • Tujuan: Memberikan akses informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat.
  • Prosedur:
    1. Informasi publik dikelola oleh bagian Humas DPRD.
    2. Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi melalui saluran yang disediakan.
    3. Informasi diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Pengelolaan Laporan Kinerja DPRD

  • Tujuan: Menyusun laporan kinerja DPRD untuk memberikan gambaran capaian dan evaluasi tahunan.
  • Prosedur:
    1. Setiap komisi menyusun laporan kinerja berdasarkan kegiatan yang dilakukan.
    2. Laporan dikompilasi oleh sekretariat dan dibahas dalam rapat internal.
    3. Laporan kinerja disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

7. Proses Pemilihan Pimpinan DPRD

  • Tujuan: Memilih pimpinan DPRD yang akan memimpin jalannya legislatif dengan efektif.
  • Prosedur:
    1. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara.
    2. Hasil pemilihan diumumkan dalam Sidang Paripurna.
    3. Pimpinan terpilih dilantik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan SOP

SOP ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan transparan di DPRD Kota Bekasi, memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan yang diambil memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi dan bertanggung jawab kepada masyarakat.